TAF Dorong Penegakan Hukum Lingkungan Berkeadilan: Kejahatan Lingkungan Merupakanr Kejahatan Terorganisir Lintas Negara
TRIBUN7.COM, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyelenggarakan Lokakarya Penguatan Koordinasi Nasional dan Kolaborasi Internasional dalam Pemberantasan Kejahatan Lingkungan pada Kamis (03/09/2026).
Kerusakan lingkungan, bencana di kawasan pesisir, serta penurunan daya dukung alam di Indonesia bukanlah fenomena alam biasa, melainkan dampak nyata dari tekanan aktivitas manusia dan kejahatan lingkungan yang merusak fungsi ekologis.

Country Representative The Asia Foundation (TAF) Indonesia, Hana Satriyo, menegaskan bahwa kejahatan lingkungan saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir (organized crime) transnasional dengan nilai ekonomi yang sangat besar.
”Meskipun kita sebagai negara berusaha melakukan penghematan, kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan lingkungan ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar dolar AS setiap tahunnya. Hal ini merusak nilai jasa ekosistem hingga triliunan dolar, sehingga usaha penghematan kita bisa terhapus seketika oleh kejahatan dan bencana lingkungan,” ujar Hana.
Hana menjelaskan bahwa kejahatan lingkungan tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan erat dengan tindak pidana korupsi, pencucian uang, pemalsuan dokumen, hingga jaringan kejahatan terpadu. Para pelaku kerap beroperasi lintas yurisdiksi, memanfaatkan celah regulasi, dan sering kali kebal hukum. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.
Melalui program Tata Kelola Hutan dan Lahan, The Asia Foundation berkomitmen mendukung Pemerintah Indonesia dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan, inklusif, serta memberikan dampak jera demi pemulihan ekosistem.
Peran Kunci Masyarakat Sipil dan Kolaborasi Internasional
Dalam penanganan kasus, TAF memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai mitra masyarakat sipil, seperti IoJI, ICEL, Auriga Nusantara, GeRAK Aceh, WALHI, serta lembaga lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah. Gerakan masyarakat sipil dinilai memainkan peran kunci sebagai ‘mata, telinga, dan pengawal’ dalam penegakan hukum lingkungan.
Hingga saat ini, konsorsium mitra TAF telah mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan setidaknya 19 kasus kejahatan lingkungan yang mencakup spektrum luas—mulai dari sektor kelautan, pesisir, kehutanan, hingga pertambangan ilegal.
”Kami berharap laporan kasus ini tidak sekadar menjadi data statistik, tetapi menjadi pemantik tindakan konkret untuk mengurai simpul masalah yang rumit. Pemberantasan kejahatan lingkungan membutuhkan keutuhan rantai penegakan hukum, mulai dari pengawas, PPNS, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, hingga lembaga peradilan,” tambah Hana.
Selain penguatan di tingkat domestik, TAF juga menyambut baik kolaborasi lintas negara bersama Interpol dalam pertukaran intelijen kriminal sebagai langkah krusial menghadapi kejahatan transnasional.
Melalui lokakarya dan ruang kolaborasi yang dibangun, TAF berharap dapat terus merumuskan langkah nyata, memperkuat pertukaran informasi antar-instansi, serta memperjelas rekomendasi kebijakan bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia demi menjaga keanekaragaman hayati dan keadilan ekologis.
