KLH/BPLH Gandeng Interpol dan Kejaksaan Agung Tegaskan Supremasi Ekologis dalam Pemberantasan Kejahatan Lingkungan

0
IMG-20260903-WA0026

TRIBUN7.COM, JAKARTA, 3 SEPTEMBER 2026 – Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyelenggarakan Lokakarya Penguatan Koordinasi Nasional dan Kolaborasi Internasional dalam Pemberantasan Kejahatan Lingkungan pada Kamis (03/09/2026).

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan Agung RI, Interpol, Indonesia Justice Initiative, serta berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup, M. Jumhur Hidayat, menegaskan perlunya perubahan paradigma fundamental dalam penanganan kejahatan lingkungan di Indonesia. Menurutnya, kejahatan lingkungan tidak lagi bisa dipandang sebatas pelanggaran administratif atau sekoral, melainkan sebagai bentuk kriminalitas terorganisir berskala kejahatan lintas negara (transnational environmental crime).

​”Kejahatan lingkungan adalah ancaman nyata terhadap keamanan ekologis (ecological security), perekonomian, dan supremasi hukum. Kita tidak bisa lagi membiarkan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hukum harus mampu menjangkau hingga ke pusat kendali kejahatan—mengungkap siapa yang memberi perintah, menyediakan pembiayaan, mengendalikan korporasi, hingga siapa yang menjadi penerima manfaat utama (beneficial owner),” tegas M. Jumhur Hidayat.

Menteri LH memaparkan sejumlah data krusial terkait besarnya dampak kejahatan lingkungan dan ancaman bencana ekologis di tanah air:

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla): Hingga 31 Agustus 2026, terdeteksi 946 hotspot secara nasional, dengan 60 lokasi berada dalam proses pemadaman. MenLH menekankan bahwa karhutla mayoritas dipicu oleh aktivitas manusia (anthropogenic pressure). Sebagai langkah tegas, pemerintah telah menyegel 21 perusahaan serta mengidentifikasi 35 indikasi lokasi tindak pidana karhutla lainnya.

Transaksi Keuangan Ilegal: Mengutip data PPATK (2025 – Semester I 2026), indikasi transaksi keuangan terkait kejahatan pertambangan mencapai sekitar Rp684 triliun, sedangkan transaksi terkait kejahatan lingkungan hidup menyentuh hampir Rp200 triliun. Lebih khusus pada periode 2025, dugaan transaksi penambangan emas tanpa izin (PETI) mencatat nilai Rp189 triliun dengan total perputaran dana mencapai Rp998 triliun.

Kerugian Global & Bencana Nasional: Merujuk data Bank Dunia, kejahatan pembalakan liar, perikanan ilegal, dan perdagangan satwa liar secara global menimbulkan kerugian hingga USD 1–2 triliun per tahun. Di Indonesia, BNPB mencatat 2.873 kejadian bencana hidrometeorologi sepanjang 2025 (hingga 18 November 2025) dengan estimasi kerugian Rp22,8 triliun, yang diperparah oleh degradasi ekosistem.

Untuk menghadapi kompleksitas tersebut, M. Jumhur Hidayat mendorong Empat Pilar Transformasi dalam penegakan hukum lingkungan:

1.Intelligence-Led Enforcement: Mengubah pendekatan dari reaktif menjadi berbasis intelijen terintegrasi untuk membaca pola jaringan kejahatan yang lebih besar.

2.Multidoor Approach: Menerapkan rezim hukum multi-pintu (gabungan tindak pidana lingkungan, korupsi, pencucian uang, perpajakan, dan kepabeanan) karena kejahatan lingkungan tidak berdiri sendiri.

3.​Penindakan Korporasi & Pemulihan Aset: Mengalihkan fokus penegakan hukum dari sekadar mengejar pekerja di lapangan (field operators) menuju penelusuran aliran uang (follow the money), penindakan korporasi, serta penyitaan aset kejahatan.

4.​Kolaborasi Internasional Operasional: Memperkuat kerja sama lintas batas bersama Interpol dan lembaga penegak hukum global melalui pertukaran intelijen, kerja sama investigasi, dan pemanfaatan mekanisme notice/database internasional.

Menutup arahannya, Menteri LH menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat civic space dan perlindungan bagi masyarakat serta pejuang lingkungan hidup. Ia berharap lokakarya ini menghasilkan rencana kerja konkret antar-instansi guna mewujudkan supremasi ekologis di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *