Prof DR H Tubagus Bahrudin Dukung Prof Dr KH Nasruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU
TRIBUN7.COM, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Santri dan Ulama Indonesia (PSUI), Prof. DR. H. Tubagus Bahrudin, SE., MM., menyampaikan dukungan terhadap Prof. Dr. KH. Nasruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kapasitas, pengalaman, serta kiprah Prof. Dr. KH. Nasruddin Umar dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan di Indonesia.
Prof. DR. H. Tubagus Bahrudin menilai kepemimpinan PBNU membutuhkan sosok yang memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, wawasan kebangsaan, serta kemampuan membangun komunikasi dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Menurutnya, Prof. Dr. KH. Nasruddin Umar merupakan figur yang memiliki rekam jejak panjang dalam dunia keislaman, pendidikan, sosial, dan kehidupan kebangsaan. Karena itu, dirinya berharap dukungan terhadap kepemimpinan yang mampu memperkuat persatuan umat dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dapat terus berkembang.
“NU memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan umat dan bangsa. Kami mendukung Prof. Dr. KH. Nasruddin Umar sebagai sosok yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk membawa PBNU semakin kuat dalam menjalankan khidmat kepada umat dan negara,” ujar Prof. DR. H. Tubagus Bahrudin.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga persaudaraan, musyawarah, serta mengedepankan kepentingan umat dan bangsa dalam setiap proses organisasi.
Dukungan tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk memperkuat nilai-nilai keislaman yang moderat, menjaga persatuan Indonesia, serta mendorong peran organisasi keagamaan dalam menjawab berbagai tantangan masyarakat.
Prof. DR. H. Tubagus Bahrudin berharap proses organisasi di lingkungan PBNU dapat berjalan secara demokratis, bermartabat, dan tetap mengedepankan semangat persaudaraan.
“Marilah kita menjaga ukhuwah, persatuan dan kebersamaan. Apa pun proses organisasi yang berlangsung, kepentingan umat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.
