HUT ke-12, Projo Tegaskan Komitmen Setia di Garis Rakyat dan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
TRIBUN7.COM, Jakarta – Organisasi kemasyarakatan Pro Jokowi (Projo) memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-12 dengan mengusung tema “Setia di Garis Rakyat untuk Indonesia Maju”. Peringatan tersebut digelar di Kantor Sekretariat DPP Projo, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, peringatan HUT ke-12 menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan Projo sekaligus menegaskan kembali komitmen organisasi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Budi Arie mengingatkan Projo resmi berdiri sebagai organisasi kemasyarakatan melalui Kongres pertama pada 23 Agustus 2014 di Kelapa Gading. Kongres tersebut dibuka langsung oleh Joko Widodo yang saat itu merupakan presiden terpilih hasil Pemilu 2014.
“12 tahun Projo sudah berdiri sebagai ormas sejak Kongres pertama Projo 23 Agustus 2014 di Kelapa Gading yang dibuka oleh Presiden terpilih Joko Widodo,” kata Budi Arie.
Selama satu dekade, Projo turut mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kini, organisasi tersebut menyatakan akan tetap mengambil peran dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Budi Arie, tema “Setia di Garis Rakyat” bukan sekadar slogan.
Kesetiaan kepada rakyat harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Kesetiaan kita di garis rakyat adalah kesetiaan terhadap nasib dan kepentingan rakyat banyak,” tegasnya.
Projo Dukung Pemberantasan Korupsi
Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi.
Menurutnya, komitmen membela kepentingan rakyat harus dibarengi dengan keberanian memberantas praktik korupsi, termasuk yang terjadi di sekitar pusat kekuasaan.
“Kalau mau pemberantasan korupsi harus disapu dari sekitar pusat kekuasaan. Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar pemerintahan,” ujarnya.
Budi Arie menegaskan Projo mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya.
“Kita mendukung pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan pemerintahan Prabowo. Kita dukung penuh tanpa ragu-ragu,” tegasnya.
Ia berharap pemberantasan korupsi dapat dilakukan hingga ke akar-akarnya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara semakin kuat.
Dorong Politik Persatuan
Budi Arie juga menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran agar dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan berkelanjutan demi membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, cita-cita tersebut membutuhkan kontribusi seluruh elemen bangsa. Tidak ada satu kelompok yang dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan tujuan besar tersebut.
“Semua itu perlu kiprah, perlu kontribusi, perlu pengabdian dari kita semua tanpa terkecuali sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing,” katanya.
Dia menilai tantangan Indonesia ke depan semakin kompleks. Karena itu, persatuan nasional menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.
Projo, lanjut Budi Arie, terus mendorong gagasan politik persatuan untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan.
Pemerintahan Harus Efektif dan Manfaatnya Dirasakan Rakyat
Selain persatuan, Budi Arie menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin pemerintahan ini dijalankan secara efisien dan efektif sehingga kebermanfaatannya bagi rakyat bisa betul-betul dirasakan,” ujarnya.
Ia menegaskan keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari indikator ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok paling bawah.
“Kemajuan dan kesejahteraan itu harus dirasakan dari rakyat yang paling kecil,” katanya.
Atas dasar itu, Projo menyatakan mendukung berbagai program kerakyatan pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus tetap memberikan masukan apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaannya.
Budi Arie menilai persoalan dalam pelaksanaan suatu program tidak selalu berarti gagasan atau tujuan program tersebut keliru. Menurutnya, masalah dapat terjadi pada tahap eksekusi dan praktik di lapangan.
“Kesalahan ini bukan kesalahan idenya, tetapi eksekusinya dan praktiknya yang menyimpang,” jelasnya.
Dia menambahkan, masyarakat saat ini semakin kritis dalam mengawasi program-program pemerintah. Masyarakat semakin aktif menghitung, membandingkan, dan menilai apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat.
Karena itu, Projo menegaskan akan terus berada di tengah masyarakat, mengawal pemerintahan, sekaligus mendorong agar pembangunan nasional benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan terwujudnya Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.
